BHP(Balai Harta Peninggala)-KuratorNegara

2015Jan18-BHP(Balai Harta Peninggala)-KuratorNegara

Hubungi Kami

Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta

Alamat: Jalan Letjen MT Haryono No. 24 A, Cawang Atas – Jakarta Timur, 13630, Indonesia

Email:    info@bhpjakarta.info

Telephone:         021-8090019 Fax:              021-8090128

http://www.bhpjakarta.info atau http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=49

artikel referensi : http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=article&id=255:penandatanganan-nota-kesepahaman-bersama-kanwil-dki-jakarta-dengan-pengadilan-tinggi-jakarta&catid=36:berumum&Itemid=148

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta terkait Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan Jakarta mengadakan Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Jakarta tentang “Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Peningkatan Layanan Jasa Hukum” bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta (Rabu,21/10/2015).

Dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini, Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta, Ibu SRI PERTIWI IRIANI, S.H., berharap sebagai penguatan kelembagaan antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan untuk saling bersinergi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-undangan yang berlaku, dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memerintahkan kepada Panitera (pasal 368, 369 KUH.Perdata) untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan mengenai Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Kepailitan kepada Balai Harta Peninggalan yang bertugas selaku :

  • Wali Pengawas (pasal 366 KUH.Perdata);
  • Wali Sementara (pasal 359 KUH.Perdata);
  • Pengampu Pengawas (pasal 449 KUH.Perdata);
  • Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348 KUH.Perdata);
  • Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Ketidakhadiran pasal 463 KUHPerdata), dan;
  • Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

 

bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Akurator-dalam-kepailitan&catid=84%3Atugas-a-wewenang&Itemid=136&limitstart=1

KURATOR DALAM KEPAILITAN

  1. Dasar Hukum

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengertian

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, artinya bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

 

Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta terpailit undang-undang memberikan kewenangan tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan tetapi juga kepada kurator swasta. Namun demikian undang-undang ini tidak memberikan kewenangan kepada Balai Harta Peninggalan bertindak selaku pengurus dalam hal penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, tetapi kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas tanggungjawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Adapun akibat hukum terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan antara lain :

Harta debitur diambil alih dari kekuasaannya dan ditempatkan berada dibawah kekuasaan kurator;

Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk dalam hal mengurus serta kepemilikan kekayaan;

Semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada maupun yang akan ada masuk dalam budel pailit untuk diselesaikan dengan para krediturnya.

 

Tugas Balai Harta Peninggalan selaku Kurator dalam melaksanakan upaya pemberesan atas harta terpailit/debitur yaitu :

Membuat daftar tagihan para kreditur dan disahkan pada rapat verifikasi;

Melaksanakan penjualan harta kekayaan pailit apakah melalui lelang umum atau dibawah tangan dengan ijin hakim pengawas setelah terlebih dahulu ditaksir oleh Tim Penilai (appraisal);

Melaksanakan pembayaran kepada para kreditur sesuai dengan sifat tagihannya;

Memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai pengurusan/pemberesan yang dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

  1. Syarat-syarat : Adanya Penetapan/ Putusan Pengadilan Niaga.
  2. Standar Operasional Prosedur BPH - Prosedur Penyelesaian Pailit.jpg

Penjelasan :

  1. TAHAP PENGURUSAN

Mengumumkan adanya kepailitan tersebar pada 2 (dua) Surat Kabar dan Berita Negara R.I., yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan kreditur/ pajak kepada kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi (Pasal 15 ayat 4, jo. Pasal 14);

Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat- surat dokumen, uang, perhiasan dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98), sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset (Pasal 100 ayat 1);

Memanggil para kreditur/ pajak untuk mendapatkan tagihannya pada kurator (Pasal 90 ayat 4);

Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan hutang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur (Pasal 102);

Menagih piutang debitur pailit;

Mengadakan rapat-rapat kreditur, verifikasi dengan persetujuan hakim pengawas;

Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian (accord) dari debitur pailit.

  1. TAHAP PEMBERESAN

Membuat daftar kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing kreditur, nama dan tempat tinggal kreditur yang diakui dan disahkan pada rapat verifikasi;

Melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pailit baik secara lelang umum atau dibawah tangan dengan terlebih dahulu ditaksir harganya oleh tim penilai/ appraisal (Pasal 184);

Membuat daftar pembagian kepada masing-masing kreditur dan dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas (Pasal 189) dan mengumumkan/meletakan pada papan pengumuman untuk memberi kesempatan para kreditur yang merasa keberatan atas pembagian tersebut di kepanitraan pengadilan niaga dan kantor kurator;

Setelah tidak ada yang keberatan atas daftar pembagian tersebut (point di atas) kurator memanggil kreditur/pajak untuk menerima tagihan masing-masing;

Kurator wajib membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat 3).

Advertisements

About mitracipagantimember - korban penipuan CPGT

Kita/Mitra (Korban Penipuan Investasi CPGT) juga mempunyai Website https://mitracipagantimember.wordpress.com/ dan Facebook PAGE : http://www.facebook.com/mitracipagantimember --- KIMU (Komite Investasi Mitra Usaha) KIMU BANDUNG: SEKRETARIAT KIMUD :Jl Junjunan 238 Bandung. HP : 0813-1221-9100 --- PAGUYUBAN KORBAN CIPAGANTI – Sekretariat : JalaN Sekelimus Utara 44. BAndung HP: 085860705511 –> Group Aktivis Korban Penipuan yg fokus di Aspek Pidana para Oknum2 Cipaganti --- Video Sidang Pidana oknum2 Cipaganti bisa dilihat dari https://www.youtube.com/channel/UCbC5wz3KHMTwtoyS5-tx6FQ Mohon mitra menyempatkan klik LIKE pada page tersebut agar group kita bsia ‘terlihat jelas/banyak’ membernya. (bagi yang mau komen pada artikel2 di FB silahkan, namun mohon dibatasi hanya komen hal2 positif, jangan yang membuat patah semangat, memecah belah dll.. kita sudah sama2 jadi korban janganlah terpecah2 lagi, mari bersatu melawan musuh2 bersama) Salam hormat & Terima Kasih : Tim Relawan --- Website ini dibuat oleh sebagian dari Tim Relawan (sesama Mitra/Investor) untuk membantu penyebaran informasi2 yang bisa diberikan secara publik (baik kepada mitra maupun non mitra) semoga kita semua tetap bisa saling bergotong royong n kompak dalam menyelesaikan tantangan yg kita hadapi ini. Agar hasilnya bisa menjadi bagi bagi semua pihak (Para Mitra, dan keluarga lain nya –; sedangkan PT CPGT tbk dan Kop CPGT n A.S. adalah musuh2 bersama yang akan mendapatkan penghukuman setimpal dengan penipuan2 yang mereka lakukan thd 8000 keluarga mitra nantinya). Dimohon bantuan n dukungan moral dan doa dari rekan2 sekalian agar semuanya bisa berjalan dengan lancar ke depannya.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.