2016 Jul 20an DISKUSI SEPUTAR PAILIT DLL & Persiapan pertemuan Mitra tgl 30juli bandung /31 juli jakarta

2016 Jul 20an DISKUSI SEPUTAR PAILIT DLL & Persiapan pertemuan Mitra tgl 30juli bandung /31 juli jakarta

[07:36, 7/26/2016] KIMUD Sekertariat: ALHAMDULILLAH TERIMAKASIH  PAK SOER PAK IWAN  DAN SELURUH SAHABAT MITRA  PENDUKUNG KIMU TADI MALAM SAYA BARU SAMPAI RUMAH JAM 11.30 MALAM   DARI BANDUNG BERANGKAT PAGI HARI JAM 07 00  SAMPAI DI JAKARTA 11.00  BERSAMA SAYA JUGA IKUT  5 ORANG PENGURUS KIMU YG LAIN  ADA PAK SYARIF,PAK TATANG ,PAK MAZWAR, MAKSUD TUJUAN KE JAKARTA  PERTAMA UTK KONSULTASI DENGAN HAKIM PENGAWAS  PN NIAGA JAK PUST  DAN SORENYA DILANJUTKAN RAPAT DENGAN PAK KRIS BUDIHARJO LENGKAP DENGAN TIM HUKUM NYA

DI PN NIAGA KITA BERTEMU DGN PANITERA PENGGANTI SAMBIL MEMPERKENALKAN  DIRI ( KIMU )

OLEH IBU PANITERA KAMI DISARANKAN IKUT HADIR PADA SIDANG YANG AKAN DIMULAI JAM 13.00  KAMI MASUK KERUANGAN SIDANG  , SIDANG  SUDAH DIMULAI  DAN RUANGAN SIDANG  SEPI PENGUNJUNG ,KETIKA KAMI  MASUK BERSAMAAN RUPANYA TLH MENJADI PERHATIAN HAKIM KETUA  DAN MENANYAKAN  SIAPA  KAMI  PERTANYAAN HAKIM DIJAWAB DENGAN LANTANG OLEH PAK ANDIK  DAN TERJADILAH DIALOG  SINGKAT  PAK SUKARMAN MENDATANGI HAKIM KETUA DAN MENYERAHKAN DATA KEGIATAN KIMU YG TELAH,SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN  MENDENGAR PEJELASAN KAMI  HAKIM KETUA MEMERINTAHKAN  KUASA HUKUM  IRENE DAN REZA   AGAR MEREKA BERDUA KONSULTASI DAHULU DENGAN KIMU  KALAU TIDAK SIDANG INI AKAN BERJALAN

LAMA

RABU KAMI AKAN KE CIREBON   DILANJUTKAN SOSIALISASI TGL 30 DAN 31 JULI  DI BANDUNG DAN JAKARTA  DMKN PAK SOER DAN PAK IWAN SERTA SAHABAT MITRA UTK MAKLUM   JL

[17:32, 7/26/2016] Tatang Sunardi – CPGT KIMUD Pembina: Asslmalkm wrwb, Salam Sejahtera & Selamat Sore Semuanya, semoga kita semua Bahagia, Sehat Lahir Batin ada dalam Lindungan serta Keberkahan Alloh Swt. Aamiin

Maaf beberapa waktu ini saya tdk pernah koment lagi dalam WA karena ada yg lebih berhak, namun melihat SITUASI & KONDISI saat ini merasa sangat prihatin dan sedih kenapa kita yg mestinya ada dlm kebersamaan dan saling men suport untuk mencapai satu tujuan yaitu mempercepat pengembalian dana mitra justru saling menjauh dan saling tdk percaya, apakah ini UJIAN bagi pengurus ataukah ada Ketidak SABARAN atau KEJENGKELAN atau malah KETIDAK PERCAYAAN, Wallohu ‘A lam.

Bapak/Ibu/Sdr. Ku Seluruh Mitra yang di Romati Alloh Swt.

Setelah ditelaah dan dianalisa sekian lama proses dan upaya2 serta langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembalian Titipan mitra, ternyata memang begitu rumit dan sangat berliku dan membutuhkan ENERGY yang besar karena banyak menguras tenaga dan fikiran termasuk MENTAL & KETAHANAN FISIK serta KBERASURANSI

Kami faham ketidak tahuan tentang hukum yang berkaitan dengan masalah cpgt ini termasuk saya membuat mitra BERASUMSI masing2 dan kadang2 ada yg bergerak tanpa melihat KEPENTINGAN dan KEMASLAHATAN seluruh MITRA, dan hal ini dijadikan suatu kesempatan dlm mengambil keuntungan oleh2 Orang2 tertentu (Non Mitra) untuk kepentingannya.

Berkenaan hal tsb. Diatas secara jelas dan rinci kita tentunya harus tahu apa yg sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan kasus cpgt. Yang nenurut para pakar hukum sangat rumit ini, apakah PAILIT ?, TPPU ? atau cara lain ?

Garis Besarnya : Wallohu ‘Alam

  1. ~ TPPU …… > P 21 ……..> Pengadilan ………..> Putusan/Incracht ……..> Tambahan hukuman AS CS ………….> Barang Bukti Sita Negara. (Sebagaimana hasil sidang terdhulu).

2.~ PAILIT ……..>Sidang /Lawyer Rp…?

Berapa kali dan berapa lama …….>

jika dikabulkan/menang …………> Biaya       .       Kurator (By. Operational Rp……?  + Tarif            .       Kurator % sesuai ketentuan + FEE  …..%              .       ……..> Proses Penjualan oleh Kurator ?     .       ……..> Sisa hasil penjualan +/-  (setelah dikurangi : By sidang, by Opetasional, % tase kurator sesuai tariff, FEE untuk kurator) belum termasuk biaya urusan penyitaan/police line Asset2 ……………> Untuk Mitra ?  (Masihkah ada sisa).

  1. PLAN B …….> Insya Alloh lebih baik bagi seluruh mitra dan saat ini sedang proses

Untuk lebih jelasnya dan tidak berasumsi kepada para mitra dimohon datang pada pertemuan  :

TGL  30 Juli, untuk mitra Bdg dan sekirarnya

TGL  31 Juli, untuk Jkt dan sekitarnya

Waktu dan tempat akan di ditentukan kemudian dan untuk daerah lainnya akan di informasikan lebih lanjut.)

Wslm.Maaf Pak Sekjen

[17:33, 7/26/2016] Tatang Sunardi – CPGT KIMUD Pembina: KEBRASURANSI = KESABARAN

[19:01, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: Assalamualaikumwrwb.

Menjawab statement pak tatang khusus mengenai poin pailit.

Mengenai fee dari kurator maksimal adalah 8%, sesuai dengan undang2 yg berlaku. Besar persentase fee dilihat dari total nilai aset. Jika nilai aset semakin besar maka nilai persentase fee kurator semakin kecil.

Biaya-biaya tersebut dibayarkan JIKA memang ada hasil. Dan fee tersebut bagian dari konsekwensi. Bukankan jika plan b dijalankan akan ada konsekwensi biaya juga?

Lalu mengenai fee pengacara/lawyer, saat ini gugatan sudah diterima PN Niaga jkt, apakah ada dana yg dikeluarkan oleh kimu? Pengacara sudah ada dari pihak kami sebagai Penggugat. Dan kami sebagai penggugat tdk meminta dana kepada siapapun.

Sebagai referensi bagi mitra yg ingin mengetahui fee kurator. Silahkan baca permenkumham no 11 tahun 2016, mengenai imbalan jasa kurator dan pengurus.

 

Bagi saya langkah pailit adalah yg terbaik karena merupakan langkah hukum yg jelas dan diatur dalam undang-undang. Jika dirasa hasil dari homologasi (niaga) dianggap gagal dan tidak bisa memenuhi hak2 mitra maka serahkan kembali kepada pengadilan niaga.

Saya lebih memilih jalur hukum niaga dibandingkan menyerahkan nasib saya kepada pihak ke-3.

 

“When every man lives without law, every man lives without freedom”

-josept ratzinger-

BIAYA KURATOR — > http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn371-2016.pdf ATAU http://ngada.org/bn82-2013.htm   ATAU  cari google “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PENGURUS “

LAMPIRAN I

           BANYAKNYA IMBALAN BAGI KURATOR

DALAM HAL KEPAILITAN BERAKHIR DENGAN PERDAMAIAN

 

Senilai sampai dengan Rp 50 miliar              = 5%

Senilai di atas Rp 50 miliar s.d Rp 250 miliar  = 3%

Senilai di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar = 2%

Senilai di atas Rp 500 miliar                   = 1%

 

Dengan cara perhitungan:

I.   Nilai Harta Debitor Rp 20 miliar

Jumlah imbalan:

5 % dari Rp 20 miliar             Rp   1 miliar

 

II.  Nilai Harta Debitor Rp 150 miliar

Jumlah imbalan:

5 % dari Rp 50 miliar             Rp 2,5 miliar

3 % dari Rp 100 miliar            Rp   3 miliar

Jumlah Rp 5,5 miliar

 

III. Nilai Harta Debitor Rp 300 miliar

Jumlah imbalan:

5 % dari Rp 50 miliar             Rp 2,5 miliar

3 % dari Rp 200 miliar            Rp   6 miliar

2 % dari Rp 50 miliar             Rp   1 miliar

Jumlah Rp 9,5 miliar

 

IV. Nilai Harta Debitor Rp 600 miliar

Jumlah imbalan:

5 % dari Rp 50 miliar             Rp  2,5 miliar

3 % dari Rp 200 miliar            Rp    6 miliar

2 % dari Rp 250 miliar            Rp    5 miliar

1 % dari Rp 100 miliar            Rp    1 miliar

Jumlah Rp 14,5 miliar

 

LAMPIRAN II

  DALAM HAL KEPAILITAN BERAKHIR DENGAN PEMBERESAN

 

Senilai sampai dengan Rp 50 miliar              = 8%

Senilai di atas Rp 50 miliar s/d Rp 250 miliar  = 6%

Senilai di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar = 4%

Senilai di atas Rp 500 miliar                   = 2%

 

Dengan cara perhitungan:

I.   Nilai Harta Debitor Rp 20 miliar

Jumlah imbalan:

8 % dari Rp 20 miliar             Rp 1,6 miliar

 

II.  Nilai Harta Debitor Rp 150 miliar

Jumlah imbalan:

8 % dari Rp 50 miliar              Rp  4 miliar

6 % dari Rp 100 miliar             Rp  6 miliar

Jumlah  Rp 10 miliar

 

III. Nilai Harta Debitor Rp 300 miliar

Jumlah imbalan:

8 % dari Rp 50 miliar              Rp  4 miliar

6 % dari Rp 200 miliar             Rp 12 miliar

4 % dari Rp 50 miliar              Rp  2 miliar

Jumlah  Rp 18 miliar

 

IV. Nilai Harta Debitor Rp 600 miliar

Jumlah imbalan:

8 % dari Rp 50 miliar               Rp  4 miliar

6 % dari Rp 200 miliar              Rp 12 miliar

4 % dari Rp 250 miliar              Rp 10 miliar

2 % dari Rp 100 miliar              Rp  2 miliar

Jumlah  Rp 28 miliar

[15:49, 7/26/2016] +62 857-2155-7476: http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Ahak-hak-kreditor-&catid=10%3Akepailitan&Itemid=28&lang=id

[15:50, 7/26/2016] +62 857-2155-7476: Silahkan dibaca, lumayan buat tambah2 ilmu kepailitan

[17:32, 7/26/2016] Tatang Sunardi – CPGT KIMUD Pembina: Asslmalkm wrwb, Salam Sejahtera & Selamat Sore Semuanya, semoga kita semua Bahagia, Sehat Lahir Batin ada dalam Lindungan serta Keberkahan Alloh Swt. Aamiin

Maaf beberapa waktu ini saya tdk pernah koment lagi dalam WA karena ada yg lebih berhak, namun melihat SITUASI & KONDISI saat ini merasa sangat prihatin dan sedih kenapa kita yg mestinya ada dlm kebersamaan dan saling men suport untuk mencapai satu tujuan yaitu mempercepat pengembalian dana mitra justru saling menjauh dan saling tdk percaya, apakah ini UJIAN bagi pengurus ataukah ada Ketidak SABARAN atau KEJENGKELAN atau malah KETIDAK PERCAYAAN, Wallohu ‘A lam.

 

Bapak/Ibu/Sdr. Ku Seluruh Mitra yang di Romati Alloh Swt.

Setelah ditelaah dan dianalisa sekian lama proses dan upaya2 serta langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembalian Titipan mitra, ternyata memang begitu rumit dan sangat berliku dan membutuhkan ENERGY yang besar karena banyak menguras tenaga dan fikiran termasuk MENTAL & KETAHANAN FISIK serta KBERASURANSI

 

Kami faham ketidak tahuan tentang hukum yang berkaitan dengan masalah cpgt ini termasuk saya membuat mitra BERASUMSI masing2 dan kadang2 ada yg bergerak tanpa melihat KEPENTINGAN dan KEMASLAHATAN seluruh MITRA, dan hal ini dijadikan suatu kesempatan dlm mengambil keuntungan oleh2 Orang2 tertentu (Non Mitra) untuk kepentingannya.

 

Berkenaan hal tsb. Diatas secara jelas dan rinci kita tentunya harus tahu apa yg sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan kasus cpgt. Yang nenurut para pakar hukum sangat rumit ini, apakah PAILIT ?, TPPU ? atau cara lain ?

 

Garis Besarnya : Wallohu ‘Alam

 

  1. ~ TPPU …… > P 21 ……..> Pengadilan ………..> Putusan/Incracht ……..> Tambahan hukuman AS CS ………….> Barang Bukti Sita Negara. (Sebagaimana hasil sidang terdhulu).

 

2.~ PAILIT ……..>Sidang /Lawyer Rp…?

Berapa kali dan berapa lama …….>

jika dikabulkan/menang …………> Biaya       .       Kurator (By. Operational Rp……?  + Tarif            .       Kurator % sesuai ketentuan + FEE  …..%              .       ……..> Proses Penjualan oleh Kurator ?     .       ……..> Sisa hasil penjualan +/-  (setelah dikurangi : By sidang, by Opetasional, % tase kurator sesuai tariff, FEE untuk kurator) belum termasuk biaya urusan penyitaan/police line Asset2 ……………> Untuk Mitra ?  (Masihkah ada sisa).

 

  1. PLAN B …….> Insya Alloh lebih baik bagi seluruh mitra dan saat ini sedang proses

 

Untuk lebih jelasnya dan tidak berasumsi kepada para mitra dimohon datang pada pertemuan  :

TGL  30 Juli, untuk mitra Bdg dan sekirarnya

TGL  31 Juli, untuk Jkt dan sekitarnya

Waktu dan tempat akan di ditentukan kemudian dan untuk daerah lainnya akan di informasikan lebih lanjut.)

Wslm.

Maaf Pak Sekjen

[14:28, 7/26/2016] +62 813-1750-1112: [12:37, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: [26/7 09:24] Etty Lukman: No comment utk Plan B sampai saya melihat FEE nya.

 

Comment sy sekarang,

Pailit is better than anything karena jelas fee dan payung hukumnya.

[26/7 11:17] Etty Lukman: Sebetulnya 3S memberikan toleransi Batas waktu karena menghargai usaha KIMUT, Agustus baru akan mengajukan Pailit bila Plan B tdk ada progres nya.

 

Tetapi karena sekarang sudah ada Mitra yg sudah mengajukan Pailit, apabila disetujui Hakim, berarti semua pintu homologasi tertutup sudah.

 

Makanya selagi masih Dini, sebaiknya FEE Plan B diumumkan agar menjadi pertimbangan yg adil, kerugian keuntungan dan kesempatan menang vs kemungkinan gagal.

Demikian agar menjadi jelas atas sikap 3S.

……………………………

[12:45, 7/26/2016] ‪+62 857-2155-7476: Yg mereferensikan plan b harus berani menjamin sanggup mengembalikan dana mitra. Apa jaminannya?

[12:45, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: 1. Homologasi bisa dibatalkan kapan saja dgn permohonan pihak kreditur atau pihak debitur, yg menentukan adalah Hak prerogratif Hakim apakah homologasi masih perlu diteruskan atau harus dibatalkan,,,,,, untuk kasus koperasi cipaganti pembatalan homologasi diprediksi oleh sebab al.

  1. A) Homologasi tidak jalan, walaupun jangka waktu masih ada, tapi waktu yg sudah dijalani dengan hasil.yg didapat tidak.proporsional.
  2. B) semua asset yg diserahkan.oleh debitur dalam homologasi tidak dapat dijual nermasalah
  3. C) Banyak asset yg disebutkan.dalam homologasi saat ini sudah hilang terjula.oleh.pihak.lain al.( bali, pangandaran, eigjman, spbu, pejuang, dll)
  4. D) Andianto sebagai motor yg bertangungjawab an debitur saat ini.posisinya sudah definitip terpidana 18 thn, sehinga tidak mungkin menjankan roda usahanya lagi u membayar kepada.para krediturnya,,,,,,, Apakah Hakim akan.memutuskan.pailit atau tidak itu adalah Hak wewennag Hakim

……………………………

Jawaban No.4

Semua asset pailit.pada dasarnya harus dijual untuk.langsung dibagikan.kepada.para kreditur,,,,,,,, tetapi.apabila ada asset yg bila dijalankan/ siraat dulu akan mendapatkan hasil.penjualan yg.lebih baik, tentu saja asset tersebut dapat di jalankan dgn persetujuan hakim dan kurator serta atas saran panitia kreditur

……………………………

Jawaban no 3

Apabila asset homologasi sudah terjual dan masih kurang, apakah asset lain dapat dijual dgn mekanisme pialit ini,,,,,,, tentu saja apabila semua asset homologasi bisa terjual, kita mitra harus mengucap syukur, karena selama ini sejak bagi hasil mitra macet 3 tahun.yg lalu, belum ada penjualan asset homologasi yg signifikan,,,,,,, Dalam  UU kepailitan apabila aliran dana debitur pailit dapat dibuktikan aliran dana nya  u.pembelian asset lain, maka asset tersebut dapat dikatagorikan asset budel pailit dan.kurator pasti akan.mengejar asset tersebut, karena keberhasilan kerja kurator adalah dgn banyaknya asset budel.pailit yg dapat dijual,,,,,

……………………………

Jawaban No. 2

UU.kepailitan berbunyi.apabila pailit.maka debitur kehilangan hak nya u.mengelolan dan.mnegatur assetnya, dgn.kata.lain hak.kepemilikannya di ambil.alih oleh pengadilan niaga bia kurator, penjualan asset dan pengelolaan berada ditangan kurator, apanila.ingin.menjual tidak perlu izin atau minta ttd debitur tapi dapat langsung menjual dgn.mekanisme.lelang,,,,,,,,,,, masalah yg akan timbul adalah status asset tsb saat ini ada yg tersita oleh kepolisian via kasus TPPU. Tentu saja pihak kurator harus berkordinasi dgn pihak.polisi dgn dasar UU pailit, yaitu apabila pailit maka.semua sita harus diangkat dan yg berlaku adakah sita umum kepailitan,,,,, tentu saja hal ini memerlukan kerja keras dari kurator untuk bagaimana caranya agar sukses.menjual asset pailit, sesuai penunjukan tugasnya dari.pengadilan niaga.

***

Jawaban No.8

Panitia kreditur akan dipilih lagi.apabila pailit, siapa.saja bisa mengajukan.diri dengan sukarela, tugasnya adalah membantu kurator dalam menjalankan tugasnya, yg mengawasi kurator adalah hakim.pengawas kepailitan

……………………………

Jawaban No. 6

Apakah.pengurus koperasi yg lain dapat diminta.pertangungjawabannya? Hal ini diatur dalam.UU koperasi perihal tangungjawan.pengurus sbb ,,,,,,,,,,”Pengurus kpperasi baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian.,,,,,,,” dalam.UU.ini.jelas dapat diminta pertangjngjawaban nya,,,,,,,,,,masalahnya sekarang siapa yg akan.menuntut.mereka,,,,, kalau tugas dgn tangungjawab kurator adalah mengelola dan.menjual.asset pailit,,,,kalau.pribadi pengurus koperasi dipailitkan oleh para kreditur, pastinya kurator akan.mengejar assetnya

……………………………

Jawaban No. 5

Dalam.UU.kepailitan ada pasal yg mengatur tentang Pembatalan transaksi setahun sebelum pailit dengan istilah Auksiopoliana,,,,, yg pengertiannya  apabila sebelum pailit debitur mengelapkan asset assetnya dengan menjual terlebih dahulu, agar saat pailit terhindar dari masuk ke budel.pailit, maka.kejahatan tsb dapat dibatalkan transaksi assetnya,,,,,, tentu saja hal.ini tidak.mudah untuk.dilakukan. pihak yg sudah.membeli asset tsb pastinya akan mmepertahankan asset yg telah dibeli nya juga dgn.mengugat kurator. Diperlukan.kerja.keras dan akses dokumen yg luas u.mensuport upaya ini, tetapi dalam Uu.kepailitan.hal.tsb ada dasar hukumnya

……………………………

: Jawaban No.9

Proses pembatalan homologasi 2 sampai 3 bulan, sejak didaftarkannya permohonan gugatan pembatalan homologasi,,,,, permohona.pembatalan tersebut dilakukan.oleh kreditur,,,, dengan catatan putusan nya adalah hak Hakim.apakah di batalkan atau diteruskan Homologasi tersebut, pihak debitur dan kreditur akan diminta keterangannya di sepan Hakim apa dasar alasannya mau.mmebatalkan homologais tsb, dan.pihak debitur juga akan mengemukakan apa alasannya homologasi selama ini tidak maksimal.berjalan, hakim.yg akan.memutuskan apakah layak dan masuk.akal homologasi ini.dijalankan atau tidak

……………………………

Jawaban no.7

Tagihan kreditur kalau nanti pailit dan pendaftaran tagihan saat dulu pkpu.pastinya berbeda, duluu masih ada ratusan mitra yg belum mendaftar dan.pastinya saat ini jumlah tagihan.masing masing mitra berbeda ( bertambah) dilain.sisi,,,siapa kurator pailit yg akan.ditugaskan Hakim juga kita belum.tau bisa beda atau bisa sama.dgn.pengurus PKPU, ada dulu mitra yg daftar PKPU tapi sekarang tidak mau daftar tagihan kalau pailit juga pastinya ada,,,,, hal ini akan.diumumkan.oleh kurator saat nanti pailit.apakah perlu daftar lagi atau tidak

……………………………

[12:58, 7/26/2016] ‪+62 857-2155-7476: Plan b fee nya berapa sih yg sebenernya? Umumkan dulu fee nya baru ttd ya… jgn ttd dulu baru diumumkan…

[13:02, 7/26/2016] Haslinda – Inv CPGT: Sebagai wadah wakil mitra dan sangat menggebu gebu awalnya, seyogyanya kimu bergerak atas kepentingan korban, 2 thn waktu yg berat bagi kami2, sekolah dan masa depan anak2 kita korban dulu menunggu pengembalian dana, namun apa? Dah sakit banget sampai ke pembuluh darah dan syaraf2 rasanya kezaliman ini, desaklah As utk mengembalikan hak mitra dengan manusiawi

[14:50, 7/26/2016] Pak King Rudy – CPGT Inv: Debitur mengaku berttg jawab dengan hutang2 nya, tp sekrg belum punya uang utk kembalikan dana. Korban hanya dicicil dengan janji PHP.           asset2 yang ada, dijual murah, asal cepat laku, dana yang didpt, digunakan utk biaya pribadi, bukan utk mencicil hutang.                                                       Sekrg dia bikin srt perjanjian baru, terkesan resmi dengan meterai.                                       sayangnya… Ada pasal karet yang terkesan tdk pasti.                   Apakah benar ? Seluruh mitra tdk bs bersatu ?                                    Itu hanya alasan yang di buat2 sj.                                                   Menurut sy … jk mmg benar semua asset2 yang sdh lepas dijual, bs ditarik kembali, solusi Pailit adalah langkah tepat.

[15:40, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: Panitia Kreditur

Salah saatu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditur yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur akan memeperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. Dalam UU Kepailitan terdapat dua Panitia Kreditur, yaitu:

  1. Panitia Kreditur sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit); dan
  2. Panitia kreditur tetap yaitu yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalm putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Pada Pasal 79 UU Kepailitan, dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri atas tiga orang yang dipilih dari Kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Kreditur yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia. Dalam hal berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditur tersebut dengan mengangkat seorang di antara dua calon yang di usulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 menjelaskan setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa rapat Kreditur, Hakim Pengawas:

  1. Mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panita kreditur semntara; atau
  2. Membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditur.

Panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintainya (Pasal 81). Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditur, untuk meminta nasihat (Pasal 82).

Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ber laku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186, tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Pendapat panitia kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditur untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu tujuh hari setelah pemanggilan, panitia kreditur tidak memberikan pendapat tersebut (Pasal 83).

Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditur. Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditur maka Kurator dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditur. Dalam hal panitia kreditur tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditur dalam waktu tiga hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. Dalam hal panitia kreditur meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama tiga hari (Pasal 84).

[15:42, 7/26/2016] ‪+62 857-2155-7476: http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Ahak-hak-kreditor-&catid=10%3Akepailitan&Itemid=28&lang=id

[15:43, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: Pailit jelas dasar hkm dan aturannya.bukan spt cara preman main sradak sruduk sana sini gak jls dasar n juntrungannya.

[15:51, 7/26/2016] Ibnu WS – Inv CPGT: Memang kurator harus diawasi ketat….sdh rahasia umum banyak kurator hitam….

[15:52, 7/26/2016] ‪+62 857-2155-7476: Betul pak ibnu… seperti kurator2 sebelumnya.. ga diawasi ya seenaknya

[15:56, 7/26/2016] Irene Bella – CPGT: Kalau sampai assetnya tdk bs menutupi utangnya…akan likuidasi.

[16:07, 7/26/2016] Dadang Arief – KIMU Bdg: Anggota DPR saja yg di pilih oleh banyak rakyat, tdk bisa menjamin mereka jujur ?

[16:14, 7/26/2016] Dadang Arief – KIMU Bdg: Nggak bisa daftar bu, kan di pilih

DIKUSI LAIN2

[25/7 09:09] DadangArif2 KIMUD:

 

Penjelasan mengenai mobil Avanza yg waktu itu sbg mobil dinas ketua koperasi kckgp, awalnya yg menadatangi kediaman pak Rochman adalah pak karman, dadang, pak tanjung dan pak denny, kami berempat mendatangi kediaman pak rochman utuk mengambil mobil, wktu itu pak roichman tdk mau mengemblikan mobil, sehingga suasana sangat memanas yg mengakibatkan pak rochman sakit, dan beliau berjanji akan menyerahkan mobil kalau di depan polisi,                      hari berikutnya pak karman, dadang, pak tanjung datang lagi ke tempat pak rochman untuk membicrakan surat penyerahan mobil (perjanjiannya), pak rochman akhirnya menyetujui perjanjian tersebut tapi di serahkan harus di depan krimsus, dan pada hari berikutnya pak rochman menyerahkan mobil di depan krimsus, yg menyerahkan pak rochman yg menerima pak karman, dadang, pak tanjung dan pak denny, mengetahui pak johan ( sekjen kimu ), krimsus hanya menyaksikan saja, pada awalnya pemakaian mobil tsb di pakai untuk menelusuri dan mencari asset2 cipaganti, dan sdh ada beberapa yg di laporkan ke krimsus, di pake secara bergiliran, oleh denny, pak karman dan dadang, bahkan kalau pada bagian denny di pakai juga oleh ibu irene, itu semua untuk kepentingan mitra, tetapi pada waktu bagian di pake denny, pada waktu di minta mobil sulit untuk di kembalikan , sehingga dgn sedikit memaksa mobil tsb bisa di ambil pak karman/dadang dan tdk pernah di berikan lagi kepada denny cs karena alasan susah untuk di kembalikan, pda waktu mobil tsb di ambil stnk mati 2 tahun dan sdh di bayar, yg menjadi masalah kenapa para mitra banyak yg mempertanyakan mobil tsb, mobil tsb masih ada, kenapa tdk mempermasalahkan mobil2 yg sdh di ambil oleh mitra yg lain, bahkan ada juga mitra yg sdh menguasai villa as yg di katumiri, kimu sdh banyak membela kami tapi kalau mobil itu tdk kami amankan, saya tdk yakin mobil itu bisa aman, mobil tsb  tetap akan kami amankan, kecuali kalau krimsus memintanya  kembali,

 

[25/7 09:09] DadangArif2 KIMUD: Ini penjelasan dari pak karman

 

[25/7 09:10] DadangArif2 KIMUD: Yang di utarakan oleh pak Dadanng itu sangat betul sekali. Dan saya akan tegaskan juga di sini saya sudah bicarakan dengan Krimsus bahwa mobil itu diserahkan / dipinjamkan ke saya dan atas tanggung jawab saya kenapa yang itu saja yang di persoalkan sedang kan Ibu Else 2 buah mobil dan satu rumah tidak pernah di persoalkan. Ada apa sebetul nya. Saya punya infes di cipaganti ingat itu

 

 

[25/7 09:39] Andik Riyanto:

Terimahkasih …Bpk Dadang Arief dan Bpk Sukarmsn Atas penjelasan dan keterangannya….yg disampaikan kepada Saya selaku KETUM KIMU  via WA….perihal Mobil ex  mobil Operasional.Pak Rochman mantan  ketua Koperasi Cipaganti……

 

Akan saya sampaikan ke para mitra ….agar para mitra menerima dan mendengar Informasi BERITA yg BERIMBANG DAN DARI DUA SISI …..agar para mitra Tidak terbawa ..dan Terpengaruh dg berita berita ,rumor rumor atau fitnah fitnah yg menyudutkan, menghina , serta mendiskreditkan KIMU….dan Menghasut Kepercayaan MITRA …kepada KIMU……yg dilakukan dan dihembuskan oleh Oknum oknum Mitra Cipaganti….yg TIDAK BERTANGGUNG JAWAB…..DAN INGIN MENGHANCURKAN KIMU SEBAGAI WADAH MITRA AMANAH UNDANG UNDANG DALAM HOMOLOGASI  DALAM PERJUANGAN PERCEPATAN PENGEMBALIAN DANA MITRA KORBAN KASUS CIPAGANTI..

 

Atas Perhatian dan kerjasama nya …kami ucspkan banyak terimahkasih…

 

Salam Perjuangan

KETUM KIMU

Advertisements

About mitracipagantimember - korban penipuan CPGT

Kita/Mitra (Korban Penipuan Investasi CPGT) juga mempunyai Website https://mitracipagantimember.wordpress.com/ dan Facebook PAGE : http://www.facebook.com/mitracipagantimember --- KIMU (Komite Investasi Mitra Usaha) KIMU BANDUNG: SEKRETARIAT KIMUD :Jl Junjunan 238 Bandung. HP : 0813-1221-9100 --- PAGUYUBAN KORBAN CIPAGANTI – Sekretariat : JalaN Sekelimus Utara 44. BAndung HP: 085860705511 –> Group Aktivis Korban Penipuan yg fokus di Aspek Pidana para Oknum2 Cipaganti --- Video Sidang Pidana oknum2 Cipaganti bisa dilihat dari https://www.youtube.com/channel/UCbC5wz3KHMTwtoyS5-tx6FQ Mohon mitra menyempatkan klik LIKE pada page tersebut agar group kita bsia ‘terlihat jelas/banyak’ membernya. (bagi yang mau komen pada artikel2 di FB silahkan, namun mohon dibatasi hanya komen hal2 positif, jangan yang membuat patah semangat, memecah belah dll.. kita sudah sama2 jadi korban janganlah terpecah2 lagi, mari bersatu melawan musuh2 bersama) Salam hormat & Terima Kasih : Tim Relawan --- Website ini dibuat oleh sebagian dari Tim Relawan (sesama Mitra/Investor) untuk membantu penyebaran informasi2 yang bisa diberikan secara publik (baik kepada mitra maupun non mitra) semoga kita semua tetap bisa saling bergotong royong n kompak dalam menyelesaikan tantangan yg kita hadapi ini. Agar hasilnya bisa menjadi bagi bagi semua pihak (Para Mitra, dan keluarga lain nya –; sedangkan PT CPGT tbk dan Kop CPGT n A.S. adalah musuh2 bersama yang akan mendapatkan penghukuman setimpal dengan penipuan2 yang mereka lakukan thd 8000 keluarga mitra nantinya). Dimohon bantuan n dukungan moral dan doa dari rekan2 sekalian agar semuanya bisa berjalan dengan lancar ke depannya.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.